Siklus-siklus Pemrosesan Transaksi
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Sistem adalah kumpulan sumberdaya yang berhubungan untuk mencapai
tujuan tertentu. Informasi adalah data yang berguna yang dioleh sehingga
dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.
Akuntasi, sebagai suatu sistem informasi, mengidentifikasi,
mengumpulkan, dan mengkomunikasikan informasi ekonomik mengenai suatu
badan usaha kepada beragam orang. Setiap organisasi menggantungkan diri
pada sistem informasi untuk mempertahankan
Jadi, Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumberdaya, seperti
manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi .
Informasi inilah dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan.
Sistem Informasi Akuntansi meliputi beragam aktivitas yang berkaitan
dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan, ada empat macam,
yaitu :
1. Siklus pendapatan. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan
pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan
pembayaran-pembayaran yang berkaitan.
2. Siklus pengluaran. Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan
perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan
kewajiban-kewajiban yang berkaitan.
3. Siklus produksi . Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumberdaya menjadi barang dan jasa.
4. Siklus keuangan . Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peroleh dan manajemen dana-dana modal, termasuk kas.
Arus dan Pemrosesan Data
Dalam sistem tradisional, data transaksi mengalir ke dalam jurnal
(baik jurnal khusus maupun jurnal umum), kemudian dibukukan ke buku
besar pembantu, dan akhir dibukukan ke buku pembantu dan akhirnya
dibukukan ke buku besar umum.
Dalam sistem berdasarkan komputer,
data transaksi dimasukkan ke dari formulir dan untuk sementara disimpan
di pita magnetik atau dipiringan magnetik.
Data Base
Data base yang menyangkut sistem buku besar umum dan pelaporan
keuangan berisikan berbagai arsip induk, arsip transaksi, dan arsip
riwayat. Disamping data keuangan mengenai status berjalan dan
peristiwa-peristiwa yang lalu, data base juga memuat data yang
dianggarkan yang berkaitan dengan operasi dan status masa depan yang
direncanakan. Walaupun kandungan dan juga komposisi persisnya akan
berbeda untuk setiap perusahaan arsip-arsip berikut cukup mewakili :
1. Arsip Induk Buku Besar Umum
2. Arsip Riwayat Buku Besar Umum
3. Arsip Induk Pusat Tanggungjawab
4. Arsip Induk Anggaran
5. Arsip Format Lapangan Keuangan
6. Arsip Lembar Jurnal Berjalan
7. Arsip Riwayat Lembar Jurnal.
Pengendalian Umum
Pengendalian umum yang sesuai adalah :
1. Organisatoris, fungsi membukukan lembar jurnal ke buku besar
umum harus dipisahkan dari fungsi penyiapan dan pengesahan lembar jurnal
dan dari fungsi penyiapan neraca percobaan dari buku besar umum.
2. Dokumentasi harus berdiri setidak-tidaknya atas uraian lengkap
bagan perkiraan ditambah dengan pedoman prosedur buku besar umum.
3. Pelaksanaan operasional, yang mencakup jadwal akhir periode dan
penyiapan laporan pengendalian, harus ditetapkan secara jelas.
4. Tindakan pengamanan harus dilakukan (untuk sistem on-line)
dengan teknik-teknik seperti (a) mengharuskan petugas memasukkan kata
sandi sebelum mengakses arsip buku besar umum, (b) menggunakan terminal
khusus untuk untuk entri data lembar jurnal, (c) menghasilkan laporan
audit (log akses) yang memantau entri dan (d) menuangkan buku besar umum
ke pita magnetik pendukung.
Pengendalian Transaksi
Pengendalian dan prosedur pengendalian berikut yang berkaitan langsung
dengan perkiraan buku besar umum dan pemrosesan pada umumnya cukup
memadai.
1. Lembar jurnal yang telah diberi nomor disiapkan di bagian akunting atau keuangan yang sesuai.
2. Data pada lembar jurnal, seperti nomor perkiraan, diperiksa akurasinya :
· Dalam sistem manual, petugas buku besar umum melakukan
pemeriksaan, jika perlu mengacu kepada bagan perkiraan dan pedoman
prosedur.
· Dalam sistem berdasarkan computer, pemeriksaan utamanya dilakukan dengan program edit komputer.
3. Kesalahan yang terdeteksi dalam entri jurnal dikoreksi sebelum data digunakan dalam pembukuan ke buku besar umum.
4. Lembar jurnal yang telah disahkan dibukukan oleh petugas khusus yang tidak terlibat dalam penyiapan atau pengesahan.
· Dalam sistem manual lembar jurnal dibukukan oleh petugas buku besar umum langsung ke lembar buku besar umum.
· Dalam sistem tumpuk berdasarkan komputer lembar jurnal
diketikkan oleh petugas entri data ke media magnetik, kemudian tumpukkan
entri disortir berdasarkan nomor perkiraan buku besar umum dan
dibukukan selama operasi komputer ke perkiraan yang bersangkutan.
· Dalam sistem berdasarkan on-lie lembar jurnal dimasukkan
langsung ke sistem, dengan bantuan layar praformat pada terminal CRT;
kemudian entri dibukukan oleh sistem komputer, biasanya secara langsung,
ke perkiraan.
5. Kesetaraan debet dan kredit untuk setiap entri jurnal yang dibukukan harus dipastikan.
6. Total jumlah yang dibukukan dari entri jurnal tumpuk ke
perkiraan buku besar umum dibandingkan dengan total pengendali yang
telah dihitung sebelumnya.
7. Acuan-silang yang memadai dilakukan untuk memungkinkan rangkaian audit yang jelas.
8. Lembar jurnal diarsipkan menurut nomor, dan secara berkala
arsip ini diperiksa untuk memastikan bahwa urutan nomor telah benar dan
lengkap.
9. Entri jurnal penyesuaian standar disimpan pada lembar pra-cetak, guna membantu pembukuan.
10. Neraca percobaan perkiraan buku besar umum disiapkan secara
berkala, dan selisih antara debet total dengan kredit total diselidiki
secara cermat.
11. Saldo perkiraan kendali buku besar umum
direkonsiliasi secara berkala terhadap total saldo dalam perkiraan buku
besar pembantu.
12. Laporan akhir periode khusus dicetak untuk dipelajari oleh akuntan dan manajer sebelum laporan keuangan disiapkan.
13. Telaah berkala entri jurnal dan laporan-laporan keuangan dilakukan
oleh manajer dan bila mungkin, prosedur buku besar umum dikaji oleh
auditor internal.
Laporan Keuangan
Laporan
keuangan yang dihasilkan oleh sistem buku umum dapat diklasifikasikan
sebagai analisis buku besar umum, laporan keuangan, dan laporan
manajerial.
Sumber:
http://opickrockstar.wordpress.com/2012/10/28/siklus-siklus-pemrosesan-transaksi/
http://datakuliah.blogspot.com/2009/11/siklus-pemrosesan-transaksi-sia-arus.html
http://pandusamamaya.wordpress.com/2011/12/09/siklus-siklus-pemrosesan-transaksi-pada-sistem-informasi-akuntansi/
Kamis, 03 Januari 2013
Teknik dan Dokumentasi Sistem Informasi Akuntansi
Teknik dan Dokumentasi Sistem Informasi Akuntansi
Pengertian dan Pengguna Teknik Sistem
- Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan sub-sub sistem yang berkaitan.
- Teknik sistem penting bagi auditor intern dan ektern dan juga para personel sistem dalam pengembangan sistem informasi.
- Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pembuatan sistem, baik secara intern bagi perusahaannya maupun secara ektern sebagai seorang konsultan
Alat-alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang & mendokumentasikan sistem dan hubungan antara subsistem yamg berkaitan.
Teknik Dokumentasi Sistem
Ada beberapa alasan mengapa sistem perlu didokumentasikan.
- Untuk merancang atau membuat sebuah sistem. Dokumentasi sistem berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antar perancang, analis, maupun programer.
- Selain itu, dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Pihak yang berkepentingan dengan evaluasi sistem adalah (1) analis sistem (pada saat si analis sedang menegvaluasi sistem lama yang sudah berjalan) dan (2) auditor (baik auditor internal maupun auditor eksternal). Auditor laporan keuangan hanya dapat melakukan audit jika data laporan keuangan sebuah perusahaan dapat dipercaya (yang berarti dihasilkan dari sistem informasi akuntansi yang memang andal).
- Dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka ynng sedang mempelajari prosedur dalam sebuah perusahaan. Dokumentasi sistem dapat menjadi media pelatihan karyawan baru.
Yang paling banyak ragamnya adalah teknik untuk mendokumentasikan proses. Berikut adalah sebagian dari teknik untuk dokumentasi proses.
- Flowcahart.program. Flowchart program biasa dibuat oleh programer untuk menggambarkan alur kode program.
- Flowchart sistem. Flowchart sistem biasa dibuat oleh orang akuntansi untuk menggambarkan sistem operasi dan prosedur dalam sebuah perusahaan. Dalam flowchart ssitem akan terlihat pembagian tugas dan wewenang antar departemen dalam perusahaan. Flowchart sistem ini berguna untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam sebuah perusahaan.
- Data Flow Diagram. Data flow diagram dibuat untuk menganalisis proses bisnis sebuah organisasi. Data Flow Diagram berguna untuk menggambarkan proses tidak perduli apakah proses tersebut akan dijalankan secara manual atau dengan bantuan komputer.
- Use Case.
PENGGUNAAN TEKNIK – TEKNIK SISTEM
PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK SISTEM DALAM AUDITING :
- Evaluasi Struktur Pengendalian Intern
Berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam mengevaluasi pengendalian intern, auditor umumnya memperhatikan arus pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen dalam pelaksanaan sistem.
Struktur Pengendalian Intern terdiri dari 3 elemen :
– Pengawasan Lingkungan
– Sistem Akuntansi
– Pengawasan Prosedur.Teknik yang digunakan antara lain adalah Flowchart analisis, flowchart dokumen, bagan distribusi formulir, kuesioner dan metode matriks.
- Pengujian Ketaatan
Untuk dapat melakukan uji ketaatan maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Pengujian ketaatan dilakukan untuk memastikan eksistensi, menilai efektivitas dan menguji kesinambungan operasi pengendalian intern yang diandalkan oleh organisasi.
Teknik yang biasa digunakan adalah, IPO-HIPO, flowchart program, DFD, pencabangan dan tabel keputusan.
- Kertas Kerja
Kertas kerja adalah catatan yang dipegang auditor mengenai prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang didapatkan, dan kesimpulan yng ditarik selama melakukan penugasan audit. Teknik sistem digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kertas kerja.
Diagram aliran data, bagan HIPO, bagan arus program, table pencabangan dan keputusan, dan metode matrik dapat muncul dalam kertas kerja.
PENGGUNAAN TEKNIK SISTEM DALAM PENGEMBANGAN SISTEM :
- Analisis Sistem
- Desain Sistem
- Implementasi Sistem
Sumber:
http://blogakuntansi.blogspot.com/2011/11/teknik-dokumentasi-sistem.html
http://siswaddi.wordpress.com/2010/10/14/teknik-dan-dokumentasi-sistem/
http://ukiehary.wordpress.com/2011/10/14/teknik-sistem-dan-dokumentasi/
Akuntansi dan Teknologi Informasi
Akuntansi dan Teknologi Informasi
Peran teknologi informasi dalam membantu proses akuntansi dalam perusahaan/organisasi telah lama berlangsung. Alasan utama penggunaan IT dalam akuntansi ialah efisiensi, penghematan waktu dan biaya. Alasan lain termasuk peningkatan efektifitas, mencapai hasil/output laporan keuangan dengan benar. Alasan lainnya yaitu ditambah dengan perlindungan atas aset perusahaan.
Jika kita gunakan ilustrasi piramida organisasi, tugas akuntansi akan berada pada level paling bawah yaitu level operasional dan transaksional. Level ini punya ciri khas yaitu teknis, repetitive, prosedural, standar dan juga dapat membuat bosan. Contohnya, akuntansi yang menangani transaksi pembelian, penjualan, pengiriman barang, pembayaran transaksi, penerimaan hasil penjualan, penyusunan laporan. Ciri khas ini yang menjadi alasan utama mengapa teknologi informasi sangat berkaitan erat dengan akuntansi. Bahkan, kisah hubungan ini telah terjadi jauh-jauh hari pada saat komputer masih berbadan besar dan boros tenaga (mainframe).
Peran TI dalam akuntansi masih penting bahkan makin semakin penting! Kemajuan pesat TI sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan aplikasi ilmu akuntansi. Munculnya istilah enterprise systems, e-business, business intelligence, conforming to assurance and compliance standards, IT governance, business continuity management, privacy management, business process improvement, mobile and remote computing, XBRL, dan knowledge management menunjukkan bahwa dunia akuntansi akan semakin kompleks, tidak hanya berkutat pada jurnal dan penyusunan laporan keuangan saja. Ini membuat dunia akuntansi lebih menarik! Peran akuntan dapat meliputi tiga bidang: perancang, pengguna dan pemeriksa (auditor). Dalam ketiga peran ini, TI akan sangat berperan dalam kesuksesan kerja akuntan.
Secara singkat manfaat IT dalam Akuntansi adalah :
• Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier)
• Bermanfaat (usefull)
• Menambah produktifitas (Increase productivity)
• Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness)
• Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance)
Fungsi Sistem Informasi
Setiap organisasi yang menggunakan komputer untuk memproses data transaksi memiliki fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi bertanggung jawab untuk pengolahan data (DP). Pengolahan data merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang fundamental dalam setiap organisasi. Fungsi sistem informasi dalam organsisasi telah berevolusi mulai dari srtuktur organisasi sederhana yang terdiri dari beberapa orang saja sampai struktur yang kompleks yang meliputi banyak spesialis yang bermutu.Setiap sistem informasi akuntansi akan melaksanakan lima fungsi utamanya yaitu :
- Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
- Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
- Memanajemen data-data yang ada kedalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
- Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.
Otomasi Kantor Dan Perlunya Otomasi Kantor
Istilah sistem informasi akuntansi meliputi penggunaan teknologi informasi untuk penyajian informasi kepada para pemakai. Komputer digunakan pada seluruh tipe sistem informasi. TI mencakup komputer dan juga teknologi lain yang digunakan untuk memproses informasi. Teknologi seperti mesin pembaca kode bar dan peralatan scanning, dan protokol-protokol komunikasi dan standar-standar seperti ANSI X.12, penting bagi otomasi kantor.
Beberapa teknologi berinteraksi agar sistem tanggap cepat menjadi flexsible yaitu :
1. Just In Time (JIT)
Sistem penjualan eceran tanggap cepat mirip dengan sistem persediaan just-in-time(JIT) yang digunakan manufaktur. Sistem ini pesanan pembelian untuk barang-barang persediaan dibuat berdasarkan konsep “permintaan-tarik” dan bukannya berdasarkan suatu interval tetap (bulanan atau mingguan) secara “dorong” untuk memenuhi tingkat persediaan tertentu.
2. Web Commerce
Disebut juga perdagangan dengan jaringan internet. Penjualan melalui jaring internet (World Wide Web) merupakan bagian integral dari perekonomian. Penjualan tersebut menyediakan banyak keuntungan baik bagi konsumen maupun penyedia barang.
3. Electronic Data Interchange (EDI)
Merupakan pertukaran dokumen bisnis dari komputer ke komputer melalui jaringan komunikasi. Berbeda dengan E-mail di mana pengiriman pesan dibuat dan diinterpretasikan oleh manusia(orang ke orang), sedangkan pesan-pesan EDI dibuat dan diinterpretasikan oleh komputer.
4. Computer Integrated Manufacturing (CIM)
Merupakan pendekatan terpadu untuk pemanfaatan teknologi informasi pada perusahaan manufaktur.
5. Electronic Funds Transfer (EFT)
Merupakan sistem pembayaran dimana pemrosesan dan komunikasi sepenuhnya atau sebagian besar dilakukan secara elektronik.
Tujuan Dari Hakikat Pengembangan Sistem
Proyek pengembangan sistem pada umumnya mencakup tiga tahap utama yaitu :
1. Analisis system
Meliputi formulasi dan evaluasi solusi-solusi atas masalah-masalah sistem. Penekanan dalam analisis sistem adalah tujuan keseluruhan sistem. Hal yang mendasar dalam hal ini adalah imbal balik, untung rugi, dalam pencapaian tujuan sistem. Tujuan umum analisis sistem dapat diikhtisarkan sebagai berikut :
- Untuk meningkatkan kualitas informasi.
- Untuk meningkatkan pengendalian intern.
- Untuk meminimalkan biaya.
2. Perancangan system
Mencakup evaluasi efektivitas dan efisiensi relatif atas pilihan-pilihan rancang bangun sistem dipandang dari kebutuhan keseluruhanya. Perancangan sistem adalah proses menspesifikasikan rincian solusi yang dipilih oleh proses analisis sistem.
3. Implementasi sistem
Merupakan proses penempatan rancangan prosedur-prosedur dan metode-metode baru, atau yang telah direvisi, ke dalam operasi. Implementasi sistem mencakup pengujian atas solusi sebelum implementasi, pendokumentasian solusi, dan peninjauan atas sistem pada saat awal pengoperasiannya. Hal itu bertujuan untuk memverifikasi bahwa fungsi-fungsi sistem sesuai dengan spesifikasi rancangan.
Sumber:
http://khalem.wordpress.com/2010/11/07/teknologi-informasi-dan-perkembangan-sistem-akuntansi/
http://1t4juwita.wordpress.com/2010/11/08/akuntansi-dan-teknologi-informasi/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/10/akuntansi-dan-teknologi-informasi-2/
Minggu, 26 Februari 2012
Macam-Macam Teknik Hacking Web
Reconnaissance
Dalam teknik ini, criminal dapat memperoleh informasi mengenai target system, termasuk username, password, parameter input, program atau bahasa script, tipe server, dan system operasi.
Probe
Dalam fase ini criminal mendeteksi kelemahan system SQL injection termasuk dalam teknik ini dan banyak digunakan untuk menemukan hal tersembunyi dan lubang keamanan yang ada.
Toehold
Criminal akan memproses fase ini ketika penyusup masuk ke dalam system, membangun koneksi, biasanya menyerang session, mencari informasi system dan mulai mengeksploitasi kelemahan keamanan.
Advancement
Fase ini criminal akan mencari konfigurasi error dan mengubah ke account user yang masih unprivileged menjadi priilege, atau bergerak dari normal user dengan sedikit izin akses menjadi administrator, dimana setelah itu criminal akan mendapatkan full akses untuk membuat, menghapus, memodifikasi, menerima atau memindahkan file dan informasi.
Stealth
Langkah stealth ini berupa penyamaran keberadaan penyusup yang sudah masuk ke system. Langkah tersebut dilakukan dengan mengakses dan memodifikasi log file untuk menghilangkan bukti yang dapat memberitahukan user mengenai serangan tersebut.
Listening Port
Dalam listening port tersebut, penyusup akan mengeset backdoor, yakni program ‘jahat’ yang akan memastikan aktivitas selanjutnya tidak bisa dilakukan. Program itu dinamakan ‘stealth’, atau tool backdoor, atau sniffer. Selain itu, penyusup juga dapat memberikan informasi yang salah ketika user mengakses file dan memproses jaringan system, dengan tujuan untuk menyamarkan keberadaan user.
Takeover
Digunakan untuk memperluas control dari satu system ke system lain di jaringan yang sama. Penyusup dapat menggunakan sniffer untuk mendeteksi informasi di host lain, seperti username dan password. Step ini dapat digunakan untuk menemukan host computer yang belum terkena hack sehingga penyusup dapat mengakses host lain. Step ini umumnya dilakukan dengan bahasa pemrograman yang simpe dan dikontrol oleh programmer.
Mencuri / Mendapatkan password seseorang dengan ilmu pikiran
Layaknya seperti yang diajarkan the master Indonesia sebut saja Joe Sandy.
Joe Sandy pernah mengatakan “dengan ilmu pikiran kita pasti bisa”
Yang saya maksudkan disini adalah bukan trik sulap ala joe Sandy tetapi ini adalah cara untuk mengambil / mencuri data pribadi seperti email, friendster, facebook, ataupun userID dan password di jejaringan sosial manapun dengan ilmu pikiran kita.
Tetapi trik ini hanya bisa anda dapatkan dari teman dekat ataupun seseorang yang kita kenal.
Salah satu caranya adalah ikuti trik dibawah ini.
1.pastikan anda mengetahui alamat email atau userID sang korban. Tidak jauhlah untuk mengetahuinya contoh sang korban adalah teman dekat kita pasti kita tauhlah alamat emailnya atau userID-nya.
2.untuk mendapatkan password sang korban telitilah mulai dari :
>> nomor telepon (telepon genggam atau telepon rumah),
pastikan anda tahu nomor telepon sang korban. Dengan anda mengetahui no telepon sang korban pasti anda bisa menebak digit passwordnya. Karena setiap orang selalu menggunakan digit-digit angka yang mereka ingat jadi bisa juga nomor telepon digunakan sebagai password. Inilah yang saya populerkan untuk dicoba.
>> Tanggal Lahir
Dengan inipun juga bisa. Contoh sang korban lahir tanggal 10 bulan November tahun 1990. untuk menebak passwordnya sang korban gunakan kata kunci yang bisa, contoh: 10101990 (diurutkan lengkap dari tanggal lahir sang korban), 101090 (pengurangan sedikit dari tahun lahirnya).
Atau juga bisa tanggal jadian dengan sang kekasih korban. Hehehe .
>> Nama sang korban atau nama kekasihnya
Sepertinya ini jarang digunakan tetapi bisa saja kita mencobanya.
juga gunakan untuk mengambil passwordnya dengan nama panggilan uniknya.
Atau juga bisa tanggal jadian dengan sang kekasih korban. Hehehe .
Oke sedikit trik dari PedasManisCinta, dimohon untuk mengerti dan dimohon jangan tertawa berlebihan karena kelihatannya seperti konyol tetapi ini adalah salah satu cara yang sangat berkhasiat untuk mendapatkan userID dan password seseorang di dalam dunia Maya ini.
Semoga bermanfaat . .
Joe Sandy pernah mengatakan “dengan ilmu pikiran kita pasti bisa”
Yang saya maksudkan disini adalah bukan trik sulap ala joe Sandy tetapi ini adalah cara untuk mengambil / mencuri data pribadi seperti email, friendster, facebook, ataupun userID dan password di jejaringan sosial manapun dengan ilmu pikiran kita.
Tetapi trik ini hanya bisa anda dapatkan dari teman dekat ataupun seseorang yang kita kenal.
Salah satu caranya adalah ikuti trik dibawah ini.
1.pastikan anda mengetahui alamat email atau userID sang korban. Tidak jauhlah untuk mengetahuinya contoh sang korban adalah teman dekat kita pasti kita tauhlah alamat emailnya atau userID-nya.
2.untuk mendapatkan password sang korban telitilah mulai dari :
>> nomor telepon (telepon genggam atau telepon rumah),
pastikan anda tahu nomor telepon sang korban. Dengan anda mengetahui no telepon sang korban pasti anda bisa menebak digit passwordnya. Karena setiap orang selalu menggunakan digit-digit angka yang mereka ingat jadi bisa juga nomor telepon digunakan sebagai password. Inilah yang saya populerkan untuk dicoba.
>> Tanggal Lahir
Dengan inipun juga bisa. Contoh sang korban lahir tanggal 10 bulan November tahun 1990. untuk menebak passwordnya sang korban gunakan kata kunci yang bisa, contoh: 10101990 (diurutkan lengkap dari tanggal lahir sang korban), 101090 (pengurangan sedikit dari tahun lahirnya).
Atau juga bisa tanggal jadian dengan sang kekasih korban. Hehehe .
>> Nama sang korban atau nama kekasihnya
Sepertinya ini jarang digunakan tetapi bisa saja kita mencobanya.
juga gunakan untuk mengambil passwordnya dengan nama panggilan uniknya.
Atau juga bisa tanggal jadian dengan sang kekasih korban. Hehehe .
Oke sedikit trik dari PedasManisCinta, dimohon untuk mengerti dan dimohon jangan tertawa berlebihan karena kelihatannya seperti konyol tetapi ini adalah salah satu cara yang sangat berkhasiat untuk mendapatkan userID dan password seseorang di dalam dunia Maya ini.
Semoga bermanfaat . .
UU ITE Dan Masa Depan Hacker Indonesia
Rapat Paripurna DPR pada Maret 2008 lalu, telah mengesahkan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi sebuah UU berkekuatan tetap. Hampir seluruh anggota dewan dari sepuluh fraksi yang ada di DPR menyetujui RUU ini menjadi undang-undang informasi dan elektronik pertama Indonesia.
Undang-undang yang sudah dipersiapkan sejak Januari 2007 ini secara efektif diberlakukan pada bulan April 2008 ini. Berbagai tanggapan dan reaksi muncul di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di dunia maya. Salah satu bentuk reaksi tersebut adalah dengan dibobolnya situs resmi kementrian komunikasi dan informasi serta situs partai besar golongan karya oleh seseorang yang identitasnya “tidak dapat dikenali”.
Tampaknya, pemerintah Indonesia yang didukung pakar Telematikanya yang terkenal Roy Suryo, belum siap benar mengimplementasi undang-undang ini ke “medan perang” kejahatan cyber yang sebenarnya. Yang paling mencolok dan patut dijadikan pelajaran bagi pemerintah dari “perang pembukaan” terhadap kejahatan elektronik ini adalah ketidaksiapan pemerintah dalam mempersiapkan perangkat tekhnologi dan sumber daya pelaksana undang-undang ini. Lebih dari itu, langkah awal pelaksanaan UU ITE ini secara tidak disadari memantik hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah dan kalangan hacker.
Sebenarnya, ketidakharmonisan ini tidak seluruhnya berasal dari susunan pasal-pasal yang sudah disusun dengan rapi oleh pemerintah. Tetapi kenyataannya, wacana yang dikembangkan oleh pemerintah, Roy, dan beberapa media massa seolah menjadikan hacker sebagai objek hukum yang berpotensi menimbulkan kejahatan ITE.
Salah Kaprah di Dunia Cyber
Yang lebih parah, baik Roy Suryo maupun Muh. Nuh, dan beberapa media rupanya sudah terlanjur menyatakan komitmen perangnya terhadap “semua komponen” dunia cyber yang dianggap memiliki potensi melakukan kejahatan tanpa merumuskan definisi yang jelas bagi masing-masing pelaku dunia cyber. Pemerintah dianggap beberapa kalangan seperti berperang dengan semua elemen dunia maya karena menyamaratakan beberapa elemen itu sebagai “biang kejahatan” dalam jaringan telekomunikasi, media dan elektronik (Telematika) ini. Salah kaprah itu ditunjukkan mereka dengan seringnya menyamakan definisi carder dan cracker sebagai hacker.
Bahkan, dalam beberapa pemberitaan media massa online terakhir, secara sembrono media menyebut hacker sebagai tertuduh dibobolnya situs menkominfo dan partai berlambang beringin itu. Kecenderungan memukul rata semua “aktivis jaringan” ini sebagai potensi pelaku kejahatan jelas-jelas menunjukkan disorientasi pemerintah terhadap objek hukum penerapan undang-undang ini. Dalam konteks ini, Roy Suryo maupun pemerintah seolah-olah menempatkan posisi hacker sebagai sesuatu yang berbahaya dan mengancam.
Salah kaprah tentang peran hacker ini pernah mencuat sedemikian hebohnya di Indonesia pada saat Dani Firmansyah membobol situs KPU beberapa tahun silam. Dani bukannya dianggap sebagai pahlawan demokrasi Indonesia karena telah membantu menunjukkan celah keamanan pesta demokrasi (pemilu) kita pada waktu itu, tetapi secara gegabah justru ditangkap dan dipenjara selama enam bulan layaknya pelaku pencurian ayam. Sedikit sekali yang memandang perbuatan salah satu hacker potensial yang dimiliki Indonesia ini sebagai sesuatu yang dapat menyelamatkan kelalaian KPU itu dari kerusakan parah yang lebih signifikan. Dapatkah anda membayangkan jika hasil perolehan sementara hasil pemilu yang dirilis KPU lebih dulu, dimanipulasi orang yang tidak bertanggung jawab menjadi kemenangan milik seseorang atau partai tertentu padahal kenyataannya kemudian tidak sesuai dengan persepsi awal masyarakat?.
Padahal, di Amerika, hacker yang disebut sebagai “pembobol” (apa saja) oleh pemerintah Indonesia ini justru mendapat tempat yang cukup prestisius di mata rakyat dan pemerintah Amerika hingga dijadikan garda depan penerapan cyber law dalam teritori mereka. Bahkan, dalam waktu dua tahun sekali, pemerintah Amerika menyediakan hadiah jutaan dollar bagi mereka sebagai hadiah kompetisi yang disebut sebagai “cyber storm competition”. Yang lebih hebat, pemerintah Amerika melalui dinas intelijennya justru mengundang perwakilan hacker dari kalangan Black Hat yang biasa melakukan kejahatan di dunia maya ini untuk menjadi peserta dalam kompetisi yang mensimulasi pembobolan sistem keamanan cyber institusi pemerintah Amerika itu sendiri!
Kompetisi yang komposisinya diisi oleh undangan khusus dari hacker black hat dan white hat terbaik di dunia ini, secara radikal mempersilahkan para hacker tersebut untuk mengeluarkan kemampuannya untuk membobol sistem keamanan tekhnologi informasi pemerintah yang ditempatkan pada instalasi-instalasi penting seperti stasiun kereta api bawah tanah, pusat pembangkit listrik dan stasiun-stasiun senjata pangkalan militer.
Meski kompetisi ini dilakukan dalam bentuk simulasi, tetapi hasil yang diperoleh terkadang mengagetkan semua kalangan. Bagaimana tidak? Selama kompetisi ini digelar, selalu terdapat celah baru yang berhasil “dibobol” para hacker. Hasil kompetisi ini kemudian dijadikan bahan kajian pemerintah Amerika untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam bidang keamanan IT sebagai antisipasi masa depan kemungkinan kejadian buruk seperti yang pernah menimpa Indonesia terulang.
Lantas, apa dan siapa sebenarnya hacker yang di satu sisi menjadi agen dan ujung tombak penerapan hukum di dunia cyber negara yang memiliki tingkat penguasaan IT tertinggi di dunia, tetapi di sisi lain justru dijadikan sebagai “biang kerok” kejahatan cyber di Indonesia yang notabene masih terbelakang sangat jauh di bidang ini?
Jika kita tilik mendalam, secara definitif memang belum ada definisi yang dapat menggambarkan eksistensi hacker secara utuh. Akan tetapi, jika dilihat dari dinamika dan tingkat penerimaan definisi di kalangan hacker itu sendiri, sebutan hacker ini tidak lepas dari kecenderungan seseorang yang bergelut di dunia jaringan, programming dan sistem keamanan informasi. Secara fungsional, seorang hacker biasanya melakukan kegiatan hacking atau penelitian sistem keamanan IT dengan menggunakan cara-cara yang biasanya dianggap tidak lazim dan terkesan ekstrim.
Padahal, dalam kenyataannya, seorang hacker pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperbarui sistem keamanan IT maupun programming yang lebih baik. Dari definisi yang biasa berlaku umum di dunia hacker ini, dapat kita lihat, jika seorang hacker paling tidak harus memiliki wawasan dan kemampuan tekhnis tertentu yang tidak kita dapatkan dalam bangku pendidikan formal. Selain wawasan IT yang luas dan selalu berkembang, seorang hacker juga dituntut kemampuan penguasaan jaringan, programming dan sistem keamanan yang matang.
Hanya saja, dalam perjalanan mereka sejauh ini, layaknya manusia yang memiliki kemandirian cara pandang dan tujuan hidup yang berbeda unik, sebagian hacker ini kemudian ada yang menyalahgunakan kemampuannya untuk hal-hal negatif yang merugikan. Karena itulah, secara garis besar, hacker dikenal menjadi dua aliran yang disebut black hat dan white hat.
Perbuatan negatif yang dikenal sangat berbahaya dan dilakukan oleh beberapa gelintir black hat ini secara spesifik dibagi lagi berdasarkan metode dan objek kejahatannya. Yang pertama dikenal sebagai cracker atau pembobol “kunci semua pintu” produk ataupun program IT baik untuk tujuan iseng maupun tujuan profit. Kedua, beberapa “oknum” black hat ada yang secara profesional terfokus atau tertarik untuk menjebol berbagai macam kartu elektronik yang dapat diakses melalui sistem jaringan IT murni untuk kepentingan mencari keuntungan saja. Spesifikasi kerja di bidang pembobolan kartu inilah yang akhirnya melahirkan sebutan carder bagi para pelakunya.
Ketidakfahaman pemerintah, media dan masyarakat terkait diluncurkannya UU ITE akhir-akhir ini melahirkan stigma buruk yang cukup merugikan bagi kalangan hacker secara umum. Stigma yang salah kaprah ini dikhawatirkan justru memperburuk efektifitas UU ITE itu sendiri. Mengapa?
Hal ini disebabkan oleh starting point position yang dilakukan pemerintah, Roy Suryo dan beberapa media massa telah salah menempatkan salah satu sendi dunia maya (hacker) ini dalam posisi potensial pelaku kriminal. Bukannya malah menjernihkan permasalahan yang semakin melebar, Roy sebagai pakar telematika versi pemerintah ini malah terkesan “mengancam” mereka dengan tekanan kalimat di media massa yang mengesankan kebencian yang mendalam.
Untungnya, pernyataan dan sikap kurang bersahabat dari kalangan yang kurang memahami eksistensi hacker ini masih ditanggapi oleh beberapa kalangan hacker di Indonesia dengan pernyataan-pernyataan “bernada canda” yang beredar di web-web khusus IT ataupun pesan singkat pada situs-situs yang dibobol beberapa hacker yang “gemas” dengan sikap Roy dan pejabat parpol yang terburu-buru mengesahkan rancangan UU ini.
Saya tidak bisa membayangkan, jika pemerintah yang “hanya” didukung sendiri oleh Roy yang dikenal masih “hijau” dalam urusan “hacking” di dunia maya ini mendapat serangan “serius” dari para hacker dan mendapati bursa efek Jakarta ataupun sistem komunikasi militer menjadi kacau balau. Bukannya malah mendapat manfaat positif dari kemampuan langka para hacker, kalangan yang secara implisit menyatakan perang “salah sasaran” kepada hacker di seluruh dunia ini semakin memperlemah bargaining positionnya di dunia cyber crime yang luas dan misterius.
Menjajaki Peran Hacker Sebagai Ujung Tombak Pelaksanaan UU ITE
Tulisan ini secara epistemologis tidak bermaksud membela ataupun menjatuhkan kelompok-kelompok yang sampai saat ini berada dalam posisi yang bersebrangan jauh dengan fungsi dan asumsinya masing-masing. Tulisan ini lebih dimaksudkan sebagai cermin masa depan pelaksanaan UU ITE yang sedang terancam resistensi massal komunitas cyber termasuk beberapa kelompok hacker yang masih aktif melakuan “riset” dengan cara-caranya yang unik. Resistensi ini timbul akibat ulah sikap pemerintah yang masih belum mau “bersahabat” dengan “hantu-hantu” penghuni dunia maya itu sendiri, hacker.
Jika saja kita mau belajar dari Amerika yang lebih maju dan dewasa bersikap seperti yang dicontohkan dalam konteks pelaksanaan cyber law mereka, maka hubungan simbiosis mutualisme pemerintah dan komunitas hacker ini akan menjadi kunci sukses tujuan UU ITE ini.
Jika saja kita mau belajar dari Amerika yang lebih maju dan dewasa bersikap seperti yang dicontohkan dalam konteks pelaksanaan cyber law mereka, maka hubungan simbiosis mutualisme pemerintah dan komunitas hacker ini akan menjadi kunci sukses tujuan UU ITE ini.
Jalan setapak masa depan dunia IT kita masih terbentang jauh di depan kita. Dan seluruh dunia tidak dapat mengelak untuk memasuki dunia “lelembut” tanpa batas geografis ini. Tetapi, pemerintah Indonesia jelas masih jalan sendiri dalam pelaksanaan UU ITE ini. Tentu salah besar jika kita menolak bekerjasama dalam koridor tujuan yang positif dan saling membangun demi tercapainya kehidupan harmonis di masa depan yang mulai tergantung pada inovasi tekhnologi komunikasi elektronik dengan para hacker sebagai motor dan pakar didalamnya.
Harus kita akui, jika kita saat ini Indonesia masih tertinggal jauh secara tekhnologi dari negara-negara lain. Tetapi saya tidak pernah meragukan jika hacker Indonesia mampu menjadi inspirasi perkembangan tekhnologi komunikasi elektronik bagi generasi kita di masa mendatang dan bukannya menjadi musuh pemerintah dan agen-agennya. Lihat saja tren dunia maya saat ini, hampir tidak ada informasi yang tidak bisa didapatkan dengan mudah. Semua bebas. Tetapi dibalik kebebasan itu, terpendam situasi “Forest Law Cyber” yang memungkinkan manusia menjadi liar tidak terkontrol seperti yang ditunjukkan oleh kalangan carder maupun cracker. Disinilah peran dan fungsi hacker diharapkan dapat mengatasi inovasi modus operandi yang lebih canggih yang dilakukan para carder maupun cracker dan pelaku cyber crime lainnya.
Belum terlambat bagi kita untuk mulai membangun sinergisitas ini sekarang. Langkah awal tentunya dapat dimulai dengan mendudukkan masing-masing elemen terkait dalam suatu perumusan visi yang dilandasi komitmen kuat untuk saling membangun. Jika ini terealisir, pemerintah Indonesia berpeluang mencatatkan namanya dalam sejarah masa depan sebagai negara pertama yang mengakui hacker sebagai sebuah profesi yang bermartabat dan dilindungi secara hukum. (Pengamat IT)
UNDANG-UNDANG CYBER CRIME
Namanya Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, masyarakat lebih mengenal nama Undang-Undang cyber crime, atau undang-undang tentang kejahatan di dunia maya. Dengan-undang ini, di harapkan mampu membawa efek jera bagi para pelakunya, karena Indonesia selama ini di kenal sebagai salah satu negara pembobol kartu kredit terbesar di dunia serta tingkat pembajakan software tertinggi. Selain ancaman hukuman penjara, undang-undang cyber crime juga mengenakan sanksi denda dengan nominal cukup tinggi. Berikut ini beberapa pasalnya:
Pidana 1 tahun dan denda Rp 1 miliar
Pasal 26: Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, dan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik.
Pidana empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar
Pasal 27 (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik.
Pidana enam bulan dan denda Rp 100 juta
Pasal 22: (1) Penyelenggara agen elektronik tertentu wajib menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
Pasal 25: Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
Pidana enam bulan atau denda Rp 100 juta
Pasal 23 (2): Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. (Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana)
Pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 2 miliar
- Pasal 27 (3): menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan subyek hukum internasional.
- Pasal 28 (1): Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak.
- Pasal 30 ayat (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak.
- Pasal 30 ayat (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
- Pasal 30 ayat (3): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
- Pasal 30 ayat (4): Setiap orang dilarang mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah.
- Pasal 33 ayat (2): Setiap orang dilarang menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah.
- Pasal 34: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Pidana 20 tahun dan denda Rp 10 miliar
Pasal 27 (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.
Pidana 10 tahun dan denda Rp 2 miliar
- Pasal 31 (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
- Pasal 31 (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.
- Pasal 33 (1): Setiap orang dilarang menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.
- Pasal 35: Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menggunakan teknologi informasi
Pidana 1 tahun dan denda Rp 1 miliar
Pasal 26: Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, dan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik.
Pidana empat tahun penjara dan denda Rp 1 miliar
Pasal 27 (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik.
Pidana enam bulan dan denda Rp 100 juta
Pasal 22: (1) Penyelenggara agen elektronik tertentu wajib menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
Pasal 25: Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
Pidana enam bulan atau denda Rp 100 juta
Pasal 23 (2): Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. (Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana)
Pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 2 miliar
- Pasal 27 (3): menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan subyek hukum internasional.
- Pasal 28 (1): Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak.
- Pasal 30 ayat (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak.
- Pasal 30 ayat (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
- Pasal 30 ayat (3): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak.
- Pasal 30 ayat (4): Setiap orang dilarang mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah.
- Pasal 33 ayat (2): Setiap orang dilarang menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah.
- Pasal 34: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
Pidana 20 tahun dan denda Rp 10 miliar
Pasal 27 (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.
Pidana 10 tahun dan denda Rp 2 miliar
- Pasal 31 (1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.
- Pasal 31 (2): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.
- Pasal 33 (1): Setiap orang dilarang menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.
- Pasal 35: Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menggunakan teknologi informasi
Resensi UU ITE serta Hacker dan Cracker
Penjabaran Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 46 s/d Pasal 50
Pasal 46
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Penjabaran
Pasal undang undang ITE pasal 46 terkorelasi dengan pasal 30 yang membahas tentang pelanggaran hak akses pada suatu media elektronik. Dijelaskan pada pasal 30 sesuai ayat masing – masing ( ayat 1, 2, dan 3 ) memiliki tinggkat pelanggaran yang berbeda. Jika ayat 1 hanya terbatas pada pengaksesan system tanpa izin, maka pada ayat berikutnya ditambahkan dengan melakukan tindak pencurian data dan atau informasi, dan untuk ayat 3 tentang mengakses system tanpa izin dengan melumpuhkan system pengamanannya serta mencuri datanya.
Sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut, konsekuensinya pun berbeda. Mulai dari hukuman penjara dan kemudian denda yang berbeda sesuai tingkat pelanggaran. Pasal 46 menekankan pada pelanggaran hak akses oleh seseorang tanpa izin dari pemilik system elektronik dimana terdapat informasi berharga. Kemudian ketika seseorang telah berhasil menerobos system elektronik seseorang, tentunya ia berkeinginan melihat data yang tersimpan, kemudian ingin menjadikannya sebagai hak milik peribadi (mencuri).
Konsekuensi yang diterima oleh pelanggar pasal 30 yunto pasal 46 kemungkinan akan terkena pasal berlapis, dengan hukuman yang berlapis pula. Jadi kami rasa untuk pasal 46 sudah sangat jelas.
Pasal 47
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.
Penjabaran
Pasal 47 UUITE menekankan pada transmisi informasi dan atau dokumen elektronik dari, ke, dan di dalam komputer. Tindak pelanggaran yang dikemukakan adalah mulai tindak penyadapan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bukan diperuntukkan untuk konsumsi publik atau khalayak ramai entah itu menyebabkan kerusakan atau tidak.
Untuk konsekuensi dari pelanggarannya tersebut telas tertulis jelas pada pasal 47 yakni hukuman penjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 48
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penjabaran
Makna pasal 48 hampir sama dengan pasal 47, yakni mengenai penyadapan informasi oleh orang yang tidak berhak atas informasi tersebut dan/atau tanpa seizin pemilik informasi. Tapi tingkat pelanggaran antara pasal 47 dan pasal 48 berbeda. Jika pada pasal 47 hanya menekankan pada tindak penyadapan, maka pada pasal 48 membahas tentang tindak penyadapan, pencurian data dan/atau informasi, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi data orang lain, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu data, informasi, dan/atau dokumen elektronik orang lain.
Kemudian tertulis jelas pada ayat 2 pasal 32 dan 48 yang saling terkoherensi tentang pelanggaran berupa mentransmisikan data orang lain kepada orang yang tidak berhak, dengan konsekuensi hukuman penjara 9 tahun dan/atau denda denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
Dan untuk pelanggaran yang lebih besar pada pasal 48 adalah pada ayat 3 yakni tentang mengambil dan mengubah sifat informasi yang tadinya adalah informasi pribadi atau rahasia menjadi suatu konsumsi publik yang bisa diakses oleh setiap orang, dengan keutuhan data yang tidak sesuai dengan aslinya.
Pasal 49
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Penjabaran
Terkoherensi dengan pasal 33 yang berisi , ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.
Memiliki poin penting yakni ”mengacaukan suatu System Elektronik” Kami rasa pasal ini sudah sangat jelas baik jenis pelanggaran maupun hukuman (konsekuensi)nya.
Pasal 50
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Penjabaran
Pasal 50 membahas tentang sanksi hukum terhadap tindakan yang dilakukan guna menunjang terjadinya pelanggaran seperti yang dimaksud pada pasal 27 s/d 33 tentang pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan ancaman, penyebaran berita bohong, penyinggungan SARA, terror, dan lain sebagainya.
Untuk lebih jelasnya jenis pelanggaran bisa dilihat,
Referensi Pasal 50 yunto pasal 27 s/d 33
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 28
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 30
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Pasal 31
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ataupenghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkanSistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Pasal 46 s/d Pasal 50
Pasal 46
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Penjabaran
Pasal undang undang ITE pasal 46 terkorelasi dengan pasal 30 yang membahas tentang pelanggaran hak akses pada suatu media elektronik. Dijelaskan pada pasal 30 sesuai ayat masing – masing ( ayat 1, 2, dan 3 ) memiliki tinggkat pelanggaran yang berbeda. Jika ayat 1 hanya terbatas pada pengaksesan system tanpa izin, maka pada ayat berikutnya ditambahkan dengan melakukan tindak pencurian data dan atau informasi, dan untuk ayat 3 tentang mengakses system tanpa izin dengan melumpuhkan system pengamanannya serta mencuri datanya.
Sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut, konsekuensinya pun berbeda. Mulai dari hukuman penjara dan kemudian denda yang berbeda sesuai tingkat pelanggaran. Pasal 46 menekankan pada pelanggaran hak akses oleh seseorang tanpa izin dari pemilik system elektronik dimana terdapat informasi berharga. Kemudian ketika seseorang telah berhasil menerobos system elektronik seseorang, tentunya ia berkeinginan melihat data yang tersimpan, kemudian ingin menjadikannya sebagai hak milik peribadi (mencuri).
Konsekuensi yang diterima oleh pelanggar pasal 30 yunto pasal 46 kemungkinan akan terkena pasal berlapis, dengan hukuman yang berlapis pula. Jadi kami rasa untuk pasal 46 sudah sangat jelas.
Pasal 47
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.
Penjabaran
Pasal 47 UUITE menekankan pada transmisi informasi dan atau dokumen elektronik dari, ke, dan di dalam komputer. Tindak pelanggaran yang dikemukakan adalah mulai tindak penyadapan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bukan diperuntukkan untuk konsumsi publik atau khalayak ramai entah itu menyebabkan kerusakan atau tidak.
Untuk konsekuensi dari pelanggarannya tersebut telas tertulis jelas pada pasal 47 yakni hukuman penjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 48
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penjabaran
Makna pasal 48 hampir sama dengan pasal 47, yakni mengenai penyadapan informasi oleh orang yang tidak berhak atas informasi tersebut dan/atau tanpa seizin pemilik informasi. Tapi tingkat pelanggaran antara pasal 47 dan pasal 48 berbeda. Jika pada pasal 47 hanya menekankan pada tindak penyadapan, maka pada pasal 48 membahas tentang tindak penyadapan, pencurian data dan/atau informasi, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi data orang lain, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan suatu data, informasi, dan/atau dokumen elektronik orang lain.
Kemudian tertulis jelas pada ayat 2 pasal 32 dan 48 yang saling terkoherensi tentang pelanggaran berupa mentransmisikan data orang lain kepada orang yang tidak berhak, dengan konsekuensi hukuman penjara 9 tahun dan/atau denda denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
Dan untuk pelanggaran yang lebih besar pada pasal 48 adalah pada ayat 3 yakni tentang mengambil dan mengubah sifat informasi yang tadinya adalah informasi pribadi atau rahasia menjadi suatu konsumsi publik yang bisa diakses oleh setiap orang, dengan keutuhan data yang tidak sesuai dengan aslinya.
Pasal 49
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Penjabaran
Terkoherensi dengan pasal 33 yang berisi , ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.
Memiliki poin penting yakni ”mengacaukan suatu System Elektronik” Kami rasa pasal ini sudah sangat jelas baik jenis pelanggaran maupun hukuman (konsekuensi)nya.
Pasal 50
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Penjabaran
Pasal 50 membahas tentang sanksi hukum terhadap tindakan yang dilakukan guna menunjang terjadinya pelanggaran seperti yang dimaksud pada pasal 27 s/d 33 tentang pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan ancaman, penyebaran berita bohong, penyinggungan SARA, terror, dan lain sebagainya.
Untuk lebih jelasnya jenis pelanggaran bisa dilihat,
Referensi Pasal 50 yunto pasal 27 s/d 33
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 28
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Pasal 30
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Pasal 31
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/ataupenghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkanSistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Teknologi informasi berkembang dengan sangat pesatnya, selain manfaat yang dapat diperoleh, perkembangan teknologi informasi juga menyertakan beragam isu, salah satunya adalah isu keamanan. Untuk membuktikan tindak kejahatan yang menggunakan teknologi informasi, saat ini bukan saja administrator sistem informasi yang harus memahami forensik komputer tetapi juga aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pembela, intelijen, dan kalangan bisnis perlu memahaminya.
Kejahatan komputer dapat dimasukkan aktivitas kriminal yang memiliki sifat dasar kejahatan tradisional, seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dan pengacau, yang kesemuanya merupakan subjek yang umumnya memperoleh sanksi kriminal.
Kejahatan komputer dapat dimasukkan aktivitas kriminal yang memiliki sifat dasar kejahatan tradisional, seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dan pengacau, yang kesemuanya merupakan subjek yang umumnya memperoleh sanksi kriminal.
Langganan:
Postingan (Atom)